 |
| Fhoto : Andreyadi : Ketua DPC PPWI TUBA Kecam Keras Mafia Pupuk Bersubsidi Merugikan Para Petani |
Tulang Bawang // HNNews.com // Seperti tidak ada kapok-kapoknya mafia pupuk subsidi yang merugikan para petani seperti yang terjadi disalah satu, Kampung Lingai, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Pada hari Kamis 16-01-2025
1.Bapak Untung Ketua Kelompok Tani, 2. Sekretaris Siti 3.Yunan Kampung Lingai merasa selama bertahun - tahun tidak pernah menikmati dan merasakan bantuan pemerintah, karena kelompok tani merasa tidak mendapatkan yang namanya pupuk bersubsidi, sedangkan kartu E-RDKK mereka setiap bulannya selalu keluar dan pupuknya selalu di ambil sedangkan tidak turun di para petaninya bahkan sampai saat ini kami tidak pernah memegang dan melihat kartu E RDKK tersebut. Ucap kelompok tani
Imbuhnya, Kelompok Tani Hamparan 1 - Hamparan 2 dan Sumber Rejeki meminta kepada PPL, Kabupaten Tulang Bawang Dinas Pertanian untuk menindak tegas oknum mafia pupuk subsidi Berinisial (HR) yang telah merugikan kami selama ini dan harapan kami kembalikan hak kami yaitu E-RDKK kami jangan kalian salah gunakan hak kami untuk keuntungan pribadi kalian wahai mafia pupuk bersubsidi. Ujar kelompok tani kampung Lingai
Sejumlah temuan tim, antara lain, ada manipulasi data dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal, penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET), penjualan pupuk bersubsidi secara bebas tanpa mengacu rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), data Kartu Tani tak sinkron dengan alokasi pupuk, serta ketersediaan pupuk yang tidak sesuai musim tanam.
Misalnya, pupuk bersubsidi semestinya lebih selektif tersalur ke petani yang benar-benar membutuhkan. Nyatanya, pupuk belum benar-benar tersalur sesuai enam prinsip yang digembar-gemborkan, yakni tepat jenis, jumlah, tempat, harga, kualitas, dan waktu.
Sejumlah temuan investigasi sejalan dengan hasil kajian Ombudsman RI. Soal data E-RDKK, misalnya, data orang telah meninggal masih terdaftar di E - RDKK. Ombudsman RI menyebut, ada 369.688 warga yang sudah meninggal, tetapi masuk data awal e-RDKK tahun 2021.
Pada proses distribusi, pupuk bersubsidi bocor ke jalur tidak resmi yang diduga terjadi karena peran oknum-oknum di jalur resmi. Temuan Tim organisasi DPC PPWI TUBA, menguak fakta diduga pupuk bersubsidi dikuasai tengkulak, calo, joki, dan juragan pupuk yang diduga sebenarnya bukan bagian dari jalur distribusi resmi.
Harapan Awak media dan para kelompok petani kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk benar-benar memberantas para mafia pupuk subsidi yang tidak bertanggung jawab dan kembalikan E.RDKK 3 Kelompok tani Hamparan 1 Hamparan 2 dan kelompok Sumber Rejeki.
Dan dengan anggaran yang tidak kecil, yakni mencapai Rp 28,8 triliun pada tahun 2017, lalu Rp 33,6 triliun (2018), Rp 34,3 triliun (2019), Rp 34,2 triliun (2020), Rp 29 triliun (2021), dan Rp 25,2 triliun (2022), program pupuk bersubsidi diharapkan jadi instrumen meningkatkan produksi komoditas pertanian." Sayangnya, Program tersebut menjadi ajang bisnis bagi para mafia pupuk subsidi. Ucap Tegas Anggota DPC PPWI TUBA (red)